VONIS.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak lepas dari kritik anggota DPRD Samarinda.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai kontroversial dalam pelaksanaannya, terutama terkait efektivitas pemberian gizi kepada masyarakat.
Ia mempertanyakan apakah dengan alokasi dana sebesar Rp 10-15 ribu per porsi, program tersebut mampu benar-benar memenuhi kebutuhan gizi yang layak.
“Kalau MBG ini masih kontroversial, apalagi dengan nilai Rp 10-15 ribu per porsi, kira-kira terpenuhi tidak gizinya? Jangan sampai program ini justru bukan membahagiakan masyarakat, tapi malah jadi masalah ke depan," ujar Samri.
Samri berpendapat bahwa dana yang dialokasikan untuk MBG sebaiknya dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat langsung, seperti pendidikan gratis.
Menurutnya, kebijakan ini akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Mereka tidak perlu makan gratis, tapi pendidikan gratis. Saya lebih sepakat jika anggaran itu dialihkan ke pendidikan atau ke program yang lebih langsung menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Samri juga menyatakan dukungannya jika pemerintah pusat berencana merevisi program ini dan mengalihkannya ke sektor yang lebih prioritas.
“Kalau nanti pemerintah mau merevisi MBG, kami setuju. Lebih baik dialihkan ke sektor lain, misalnya pendidikan gratis,” tambahnya.
Selain mengkritik program MBG, Samri juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilainya dapat memperburuk kondisi keuangan daerah, terutama dalam hal perencanaan pembangunan.
“Kalau ditanya setuju atau tidak, jelas kami tidak setuju dengan efisiensi itu,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa anggaran yang dimiliki saat ini saja sudah dinilai tidak mencukupi untuk mendanai pembangunan kota Samarinda.
Jika efisiensi diberlakukan, akan semakin sulit bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan.
“Kalau melihat kebutuhan kita sebenarnya, anggaran yang ada sekarang saja tidak cukup. Apalagi kalau ada efisiensi, otomatis ada pengurangan. Akhirnya, kita jadi kesulitan dalam perencanaan pembangunan,” jelasnya.
Samri memperingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat berdampak negatif pada berbagai program yang mendukung pembangunan daerah.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah mempertimbangkan ulang kebijakan ini, agar tidak menghambat realisasi program-program prioritas di Samarinda.
DPRD Samarinda, menurutnya, akan terus mengawal kebijakan anggaran agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial. (adv)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)