Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) melakukan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023 dan berhasil menyelamatkan uang dan aset negara senilai Rp136,88 triliun.
Selengkapnya_(28).jpg)
Dalam perkembangan kasus, Muhammad Adil diduga melakukan suap ke auditor BPK itu demi meraih status wajar tanpa pengecualian (WTP).
Selengkapnya
Menurutnya LHP BPK itu terbit di masa transisi kewangan pertambangan dari kabupaten/kota ke provinsi, lalu dari provinsi ke pemerintah pusat. Untuk itu perlu kembali dilakukan sinkronisasi data.
Selengkapnya
Pencairan dana Jamrek menjadi persoalan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim, pada 2021 hasil pemeriksaan pertanggungjawaban Gubernur Kaltim 2020.
Selengkapnya
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim, pada 2021
Selengkapnya
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut mereka diduga menerima suap senilai Rp 2,8 miliar terkait pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel.
Selengkapnya_Perwakilan_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_yang_baru_Agus_Priyono_menyambangi_Isran_Noor.jpg)
Gubernur Kaltim, Isran Noor menerima kungjungan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim yang baru Agus Priyono.
Selengkapnya
Dadek menyebut dari pihak provinsi tidak ditemukan adanya permasalahan penyaluran bankeu. Temuan justru terjadi di Balikpapan.
Selengkapnya