Persoalan pajak reklame masih menjadi perhatian anggota DPRD Samarinda.
SelengkapnyaPemberian bantuan hukum kepada masyarakat menjadi salah satu yang hal yang tengah diseriusi oleh DPRD Samarinda.
SelengkapnyaDPRD Samarinda mengundang berbagai pihak untuk membahas aturan terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye (Algaka) pada Pemilu 2024.
SelengkapnyaAnggota Komisi I DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting menyatakan bahwa sekitar 18 partai politik (parpol) di Kota Tepian memiliki potensi untuk melanggar beberapa peraturan.
SelengkapnyaJelang Pemilu 2024, anggota DPRD Samarinda berharap generasi milenial tidak apatis pada pesta demokrasi Indonesia tersebut.
SelengkapnyaPasca kebijakan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Samarinda pada 2021 lalu, banyak fasilitas kantor OPD yang tampak terbengkalai.
SelengkapnyaDPRD Samarinda mendorong Kepolisian memberikan pelayanan yang lebih humanis kepada masyarakat terutama di Kota Tepian
SelengkapnyaDiketahui dalam Perda Nomor 6 tahun 2013 tersebut masih kurang jelas dalam mengatur beberapa tempat yang boleh mengedarkan minuman beralkohol.
Selengkapnya