_.jpeg)
Rencana pemerintah yang merevisi UU Mineral dan Pertambangan (Minerba) untuk dikelola oleh perguruan tinggi mendapat sorotan tajam dari akademisi Universitas Mulawaman, Samarinda.
Selengkapnya
Keputusan pemerintah yang mengeluarkan izin pertambangan bagi organisasi masyarakat mendapat penolakan keras dari berbagai aktivis masyarakat sipil.
Selengkapnya
Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka baru kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022.
Selengkapnya
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono meminta seluruh pihak untuk memperhatikan sektor lain guna tidak ketergantungan dengan sektor pertambangan.
Selengkapnya
Berbicara sebagai panelis, Rusman Yaqub menceritakan bahwa saat dirinya duduk di DPRD Kota (Samarinda) pada 2002 lalu, dirinya menjadi pansus pengendalian dampak banjir.
Selengkapnya
Komisi III DPRD Kaltim, meminta tambahan waktu kerja terkait rencana pencabutan dua perda.
Selengkapnya
Aktivitas pertambangan batu bara ilegal di Samarinda kembali marak terjadi.
Selengkapnya
Ribuan metrik ton batu bara dari hasil kerja kedua tersangka nantinya akan dilelang oleh Korps Bhayangkara untuk menutup kerugian negara.
Selengkapnya