DPRD Samarinda menilai, perlu peningkatan kesejahtaraan guru dan mutu pendidikan untuk menyambut pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur.
SelengkapnyaRancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan.
SelengkapnyaDPRD Samarinda turut prihatin dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat aparat penegak hukum. Pasalnya orang yang seharusnya menjadi penegak keadilan justru menodai keadilan itu sendiri.
SelengkapnyaPelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) pun kini kembali digelar. Namun demikian, pengawasan ekstra pelaksanaan PTM harus terus dilakukan.
Selengkapnya